Politisi tidak pernah percaya atas ucapannya sendiri. Mereka justru terkejut bila rakyat mempercayainya. (Charles de Gaulle )
Berangkat dari sejarah peradaban bangsa Indonesia yang dikenal dengan keberadaan berbagai macam kerajaan atau dinasti-dinasti, pada masa itu sudah memiliki yang namanya Suku, budaya, masyarakat dan politik bahkan hukum. Politik pada zaman itu menganut pada Politik Etnis atau yang dikenal dengan istilah Politik Identitas.
Setelah melewati masa-masa kerajaan dan dinasti, kemudian muncul fase kolonialisme, para penjajah datang dengan maksud dan tujuan memperkaya diri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan ke“lugu”an daerah jajahan serta daerah yang strategis.
Setelah cukup lama dijajah dan merasakan sulitnya dijajah, maka muncul interaksi dan saling mendukung antara kerajaan yang satu dengan yang lainnya. Dalam proses ini banyak mengajarkan masyarakat tentang pentingnya rasa solidaritas walaupun berbeda etnis, agama, suku maupun kebudayaan, sehingga muncul solidaritas dan loyalitas.
Solidaritas dan loyalitas memunculkan kekuatan untuk berjuang dengan cita-cita bersama karena senasib sepenanggungan, kekuatan tersebut dapat menyatukan wilayah-wilayah yang terpisah menjadi satu kesatuan utuh yang kemudian lahirlah Indonesia. Sampai di sini semuanya berjalan dengan baik.
Rasa solidaritas, loyalitas, kesetiaan dan kebersamaan tidak terhenti pada masa kemerdekaan, akan tetapi merupakan suatu perjalanan panjang untuk dapat bertahan dengan guncangan dan hempasan badai dari berbagai dimensi. Berawal dari rasa solidaritas, kemudian menjadi rasa nasionalisme yang dibangun untuk dijadikan sebagai alat mencapai kehidupan yang lebih baik tanpa melihat suku, budaya dan faktor lainnya.
Maka dengan perkembangan dinamika kehidupan bernegara juga diguncang dengan isu ini, terutama pasca-runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Lebih kurang 20 tahun berjalan semakin besar dinamika yang dihadapi, termasuk dalam ranah politik, dalam hal ini berkaitan dengan teknis dan mekanisme pemilihan pemimpin.
***
Indonesia dihadapkan pada suatu pesta demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Pilkada Serentak tahun 2018 akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya. Sebanyak 171 Daerah akan berpartisipasi pada ajang Pemilihan Kepala Daerah.Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada. Ini harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat, karena memang akhir-akhir ini politik identias kembali muncul, sama persis seperti masa kerajaan dan dinasti di masa silam.
Menghadapi Pilkada Serentak ini tentu semakin menarik, karena akan terlihat mana yang loyal mana yang oportunis, artinya adalah bahwa memang akan selalu ada pahlawan dan penghianat dalam medan perang, keduanya akan selalu dikenang.
Munculnya loyalitas karena adanya musuh sejati yang kemudian akan menciptakan kawan sejati, seperti yang diungkapkan oleh Samuel Huntington, “Tidak ada kawan sejati tanpa musuh sejati, jika kita tidak mampu membenci apa yang kita benci, kita tidak akan mampu mencintai apa yang kita cintai. Itulah kebenaran-kebenaran masa lalu, yang secara menyedihkan kembali kita bangkitkan setelah terpendam selama satu abad dan bahkan dalam bentuk yang lebih sentimental. Barang siapa yang mengingkari semua itu, berarti mengingkari nenek moyang, warisan, kebudayaan dan bahkan milik mereka sendiri, semua itu tak mungkin dapat dilupakan”. Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa loyalitas seorang kawan sejati itu akan berbanding lurus dengan musuh sejati.
Menyikapi fenomena dalam periode demokrasi yang dimaknai dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tentu seharusnya kita semakin dewasa menyikapinya, ya, tentu saja menyikapi perubahan-perubahan arah berfikir, baik kawan maupun lawan, konstelasi politik ini selalu berubah sesuai dengan arah angin dan tentu sesuai dengan kebutuhan.
Masyarakat kita saat ini sudah berfikir realistis, mana yang benar-benar menguntungkan, mana yang benar-benar memberikan kepastian, maka tentu saja itu bisa menjadi pilihan. Oleh karenanya Politik identitas harus diiringi oleh Politik Pencitraan, keduanya sama-sama penting, tapi Politik Pencitraan memang cenderung lebih menonjolkan tampilan “luar” dalam bentuk gaya berpidato, ekspresi emosional, pintar membeberkan angka-angka fantastis, dan tentu saja pintar bersandiwara.
Oleh karenanya, tentu saja sebagai masyarakat yang pluralis dapat memahami dan menyikapi peran masing-masing tim dalam menggambarkan dan mendeskripsikan jagoannya, akan tetapi jangan sampai merusak tatanan sosial masyarakat dengan mencari kesalahan jagoan yang lain. Maka Munculkanlah kelebihan jagoan kita bukan kemudian menjelek-jelekan jagoan orang lain, itu lebih bijak agar tatanan demokrasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan didirikannya negara ini menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera.
2 Comments