Diplomasi secara sederhana merupakan sebuah metode untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah dan masyarakat melalui dialog dan negosiasi (Marks).
Secara historis, diplomasi merupakan produk dari sistem negara Eropa pasca renaisans yang berarti pelaksanaan hubungan resmi antar negara-negara berdaulat. Sedangkan secara istilah diplomasi berasal dari bahasa Perancis yang memiliki akar kata dari bahasa Yunani kuno “diploma”, terdiri dari “diplo”, yang berarti ‘dilipat menjadi dua’, dan akhiran “ma”, yang berarti sebuah objek.
Praktik diplomasi yang sudah berjalan di Eropa tersebut kemudian tersebar di berbagai negara. Selain itu, diplomasi telah meluas hinga mencakup berbagai pertemuan dan konferensi internasional. (Marks).
Aktor Diplomasi
Adapun tujuan dari diplomasi adalah untuk memperkuat negara, bangsa dan organisasi dengan cara negoisasi demi mencapai kesepakatan dan penyelesaian masalah antar negara. Di masa lampau diplomasi sepenuhnya menjadi domain pemerintah.
Aktivitas tersebut diwakili oleh seorang duta kepercayaan raja yang menunaikan tugas untuk bernegosiasi dengan kerajaan lain. Oleh sebab itu, seorang duta besar mendapat gelar “luar biasa dan berkuasa penuh”. Namun di masa kini, diplomasi bukan saja domain pemerintah, tetapi semakin banyak para aktor non-pemerintah yang terlibat diplomasi (Saptomo).
Tidak terkecuali oleh tokoh keagamaan. Hal itu nampak terlihat ketika Paus Yohannes Paulus II untuk pertama kali mengunjungi Kuba pada tahun 1998. Kunjungan tersebut mengupayakan perdamaian antara Amerika Serikat dan Kuba terkait kebijakan embargo perdagangan dan keuangan di Kuba. Aktivitas Paus tersebut terinspirasi oleh eklektik Ecclesiam Suam dalam menjalankan dialog dengan agama dan negara lain (Paramitha, 2016).
| Baca juga: Resep dari Al-Qur’an untuk Realisasi Perdamaian Dunia |
Gerejanya sendiri
Adapun Ecclesiam Suam sendiri adalah surat atau pedoman “tentang cara gereja harus melaksanakan misinya di dunia kontemporer yang diumumkan oleh Paus VI pada 6 Agustus 1964.
Surat tersebut memuat misi yang harus dijalani oleh gereja, yakni 1). Gereja harus memperdalam kesadarannya akan dirinya sendiri. 2). Atas dasar kesadaran ini, muncullah kebutuhan untuk tidak mementingkan diri sendiri. 3). Gereja harus membangun hubungan yang baik dengan dunia yang mengelilinginya dimana ia hidup dan bekerja. Dan salah satu kegiatan dalam membangun hubungan itu adalah dengan dialog, sebab dialog akan membuat kita menjadi bijaksana. (Encyclopedia).
Nilai-nilai yang tercatat dalam Ecclesiam Suam di atas telah mendorong Paus Paulus II memiliki sikap tetang Amerika dan Kuba lewat diplomasi. Paus Yohannes Paulus II secara tegas menentang kebijakan embargo dari Amerika. Selain itu, dia juga menentang sikap egosentrisme pemerintah Kuba yang menolak bantuan negara lain.
faith-based diplomacy sebagai varian diplomasi
Paus melihat sikap dari keduanya akan berdampak buruk terhadap rakyat Kuba. Oleh karen itu, Paus melakukan diplomasi guna membangun dialog antara kedua negara tersbut. Upaya tersebut ternyata membuahkan hasil dan mendapatkan respon positif dari Amerika Serikat dan masyarakat sipil. Aktivitas itu kemudian terkenal dengan istilah “faith-based diplomacy” atau diplomasi Vatikan.
Faith-based diplomacy secara definisi adalah upaya politik untuk menjembatani dialog antara pihak yang berkonflik dengan melibatkan nilai-nilai perdamaian yang diajarkan agama. Sedangkan perdamaian yang dimaksud adalah perdamaian yang tidak hanya meniadakan konflik melainkan pemulihan hubungan di antara pihak-pihak yang berkonflik (peacemaking). Rekonsiliasi di dalam faith-based diplomacy ini mendorong untuk mencari lima hal, yakni: (Sutanto, 2014).
1). Konflik yang memosisikan agama menjadi faktor yang signifikan dalam identitas salah satu atau kedua belah pihak. Dalam artian, agama menjadi sumber kekerasan atau menjadi faktor signifikan seperti yang terjadi antara Muslim Pakistan dan Hindu di India.
2). Hadirnya pemuka/pemimpin agama yang bisa dimobilisasi untuk menfasilitasi perdamaian. Sebagaimana contoh yang dilakukan Imam Ashafa dan Pastor James Wuye di Nigeria serta Elias Chacour, Osnat Aram, Najeeba Sirhan di Israel/Palestina, yang mengembangkan lembaga pendidikan untuk mendidik generasi baru tentang hidup bersama dengan damai. Serta menggugah publik lebih luas dengan merumuskan dokumen-dokumen penting seperti deklarasi dan perjanjian perdamaian (Ali-Fauzi, 2017).
3). Tidak adanya penyelesaian dalam suatu konflik yang melampaui batas-batas nasional. Dalam pengertian tidak adanya dialog atau penyelesaian antar suatu agama yang berkonflik sehingga meluas keluar dari wilayah teritori sebuah negara. Seperti konflik Israel dan Palestina, misalnya. Ketegangan di antara kedua negara tersebut banyak sekali kesenjangan yang berlarut-larut melibatkan politik, agama, dan ekonomi yang meluas hingga ke wilayah internasional.
4). Konflik di mana tidak ada kehadiran dimensi keagamaan apapun. Berbeda dengan nomer satu, di sini ketika agama tidak menjadi faktor signifikan sebagai sumber konflik, sebagaimana yang terjadi di negara Kuba saat itu. Hal itu dikarenakan sistem politik Kuba yang kala itu dipimpin Fidel Castro tidak terlalu memperdulikan nilai-nilai keagamaan. Sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih religius untuk menghilangkan sekat-sekat yang menjadi sumber konflik di Kuba yakni ideologi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paus saat kunjungannya di Kuba yang menyatakan bahwa, “umat Kristiani harus terus menerus untuk mengesampingkan keinginan atau kepentingan untuk meraih kekuasaan, dan sebaliknya untuk bekerja bagi mereka komunitas yang paling rentan” (BBC, 2015).
5). Kondisi dimana kekuatan negara mengalami kelumpuhan yang berkepanjangan.
Diplomasi Berbasis Iman
Faith-based diplomacy ini berorientasi pada perwujudan perdamaian dan menekankan pendekatan anti-kekerasan pada resolusi konflik. Menurut Douglas Johnston ada beberapa prasyarat Faith-based diplomacy ini bisa bekerja, yakni: (Sutanto, 2014).
1). Terdapat identitas keagamaan yang melekat pada salah satu atau kedua belah pihak yang berseteru.
2). Kemauan pemuka agama dalam menjembatani dialog.
3). Tidak adanya penyelesaian dalam suatu konflik yang melampaui batas-batas nasional. Dalam pengertian tidak adanya dialog atau penyelesaian antar suatu agama yang berkonflik sehingga meluas keluar dari wilayah teritori sebuah negara. Seperti konflik Israel dan Palestina, misalnya. Ketegangan di antara kedua negara tersebut banyak sekali kesenjangan yang berlarut-larut melibatkan politik, agama, dan ekonomi yang meluas hingga ke wilayah internasional.
4). Tidak ada kehadiran dimensi keagamaan apapun.
5). Kekuatan negara mengalami kelumpuhan yang berkepanjangan.
Dengan melihat aktivitas yang dilakukan Paus di atas, Paus Yohannes Paulus II masuk di dalam kerja-kerja faith-based diplomacy kategori ke dua dan kelima. Kerja-kerja ini bisa berhasil dikarenakan Paus sebagai aktor non-politis dan Vatikan sebagai institusi dianggap netral.
Sehingga memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik dapat melakukan dialog secara lebih mendalam. Melalui mediasi spiritual institusi/pemimpin agama dapat menguak sumber konflik dengan tujuan mengakhiri kekerasan.
Dikarenakan pendekatannya yang lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan tak jarak kini banyak lembaga-lembaga internasional non-pemerintah mulai mengembangkan diplomasi yang mengedepankan keimanan atau agama.
Seperti berdirinya Institute For Faith-Based Diplomacy (IFBD) tahun 2017 yang memiliki tujuan membangkitkan generasi muda untuk membawa perdamaian berbasis Iman. Menurut lembaga ini diplomasi berbasis iman adalah bentuk diplomasi multi-jalur yang berupaya mengintergrasikan dinamika keyakinan agama dengan pelaksanaan perdamaian dan tata negara internasional.
| Baca juga: Teladan Nabi dalam Perdamaian di Indonesia |
Karakteristik Faith-based diplomacy
Adapun intervensi berbasis iman sebagai bentuk diplomasi multi-jalur memiliki lima karakteristik, yakni: (Cox, 2001).
1). Ketergantungan pada prinsip dan sumberdaya spiritual.
2). Otoritas spiritual.
3). Hati pluralistik, dimana seorang diplomat berbasis agama memiliki hati yang pluralistik. Mereka berakar kuat dalam tradisi agama mereka sendiri, tetapi menghormati dan memahami tradisi lain.
4). Pendekatan transenden untuk resolusi konflik dimana selalu melihat dan melibatkan teks-teks suci untuk memberitahukan tidak hanya tentang sifat dan perilaku manusia, tetapi juga tentang dimensi spiritual hati manusia.
5). Motivasi dan ketekunan, sebuah motivasi diplomat berbasis agama untuk menjadi rekonsiliator dan pembawa damai berasal dari rasa panggilan agama yang mendalam. Pembawa damai Kristen menganggap serius ajaran Yesus dalam Khotbah di Atas Bukit “berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah”. Para pembawa damai Muslim/Islam diingatkan dalam al-Quran bahwa inti dari tradisi Ibrahim bukanlah jihad atau perang suci, tetapi perdamaian dan keadilan sosial.
Sehingga dengan demikian akan tercipta paradigma rekonsiliasi menurut tradisi Ibrahim dan prinsip-prinsip Yesus, yakni: 1). Sifat pluralistik merupakan ciptaan Tuhan: gender, suku, ras, budaya. Artinya kita mencari kesatuan di tengah keragaman. 2). Inklusi penuh kasih dari semua orang di dalam masyarakat. 3). Penyelesaian konflik secara damai antara individu dan kelompok. 4). Pengampunan sebagai prinsip dasar baik dalam hubungan antar individu maupun antar masyarakat atau bangsa. dan
5). Keadilan sosial
Dengan mengedepankan diplomasi sebagai proses penting dalam Hubungan Internasional (HI) antar negara yang semakin mengglobal dan multi etnis, ras, serta agama. Diplomasi berbasis keimanan ini semakin perlu ditingkatkan peranannya. Peranan ini semakin penting bagi Indonesia. Sebab Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang mana bunyi sila pertama itu; “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dimana dalam seluruh aktivitasnya termasuk keilmuan harus dilandasi nilai-nilai religius. Muatan religius ini dibuktikan dengan keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan. Sedangkan pegenjawantahannya dilakukan melalui spirit kehidupan, termasuk dalam cara pandang melihat realitas global.
Daftar Pustaka
Ali-Fauzi, I. (2017). Ketika Agama Bawa Damai, Bukan Perang (Belajar dari “Imam dan Pastor”). Jakarta: PUSAD Paramadina.
BBC. (2015, September 21). Paus Fransiskus Bertemu Fidel Castro. Retrieved from BBC News Indonesia
Cox, B. (2001, Oktober 5). Hakikat Diplomasi Berbasis Iman . Retrieved Juni 23, 2022, from Institut Diplomasi Berbasis Iman.
Ensiklopedi. (nd). Gerejanya _ Diperoleh dari Encyclopedia: https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/ecclesiastical
Marks, S.(nd). Diplomasi . Diakses pada 22 Juni 2022, dari Britannica.com : https://www.britannica.com/topic/diplomacy
Paramitha, S. (2016). Peran Paus Fransiskus Dalam Pemulihan Hubungan Diplomatik Amerika Serikat dan Kuba. Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember .
Saptomo, B. (n.d.). Penguatan Diplomasi Islam. Indonesian Society for OIC .
Sutanto, R. K. (2014). Diplomasi Vatikan dalam Mendorong Pelonggaran Sanksi Ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba tahun 1997-2000. Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember.
Editor: Ahmad Mufarrih
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Catatan: Tulisan ini murni opini penulis, redaksi tidak bertanggung jawab terhadap konten dan gagasan. Saran dan kritik silakan hubungi [email protected]
Jangan lupa berikan reaksi dan komentar Anda di kolom komentar di bawah ya! Selain apresiasi kepada penulis, komentar dan reaksi Anda juga menjadi semangat bagi Tim Redaksi 🙂
Silakan bagi (share) ke media sosial Anda, jika Anda setuju artikel ini bermanfaat!
Jika Anda ingin menerbitkan tulisan di Artikula.id, silakan kirim naskah Anda dengan bergabung menjadi anggota di Artikula.id. Baca panduannya di sini!
Untuk mendapatkan info dan artikel terbaru setiap hari Anda bisa juga mengikuti Fanpage Facebook Artikula.id di sini!
