Perlindungan Data Pribadi Perspektif Sadd Dzari’ah

3 min


Sumber: Pexels.com

Masyarakat seakan mendapatkan angin segar lantaran Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi  (RUU PDP) telah mendapat persetujuan Dewan Permusyawatan Rakyat. Tepatnya pada Selasa 20 September 2022 RUU ini remsi menjadi Undang-undang. Sebelumnya RUU Perlindungan Data Pribadi ini sebenarnya sudah diusulkan sejak 10 (sepuluh) tahun silam. Namun baru mendapat persetujuan sejak maraknya kasus kebocoran data pribadi akhir-akhir ini.

Kasus Kebocoran Data Pribadi

Berdasarkan catatan dari Tempo.co, sepanjang Januari hingga September 2022 telah terjadi setidaknya tujuh kasus dugaan kebocoran data pribadi. Pertama, pada Januari 2022 terjadi kasus kebocoran data Bank Indonesia (BI). Jumlah dokumen yang mengalami kebocoran lebih dari 52 ribu yang berasal dari 200 komputer. Kedua, masih dalam bulan yang sama, sejumlah data pasien di beberapa Rumah Sakit juga mengalami kebocoran. Ketiga, data pelamar kerja PT Pertamina Training and Consulting (PTC). Data yang bocor tersebut berisi identitas diri, ijazah, bahkan kartu BPJS juga tak luput mengalami kebocoran.

Keempat, pada bulan Agustus 2022, 21.000 data perusahaan di Indonesia ikut mengalami kebocoran. Data yang mengalami kebocoran antara lain laporan keuangan, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan data penting milik perusahaan lainnya. Kelima, kebocoran data 17 juta pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga mengalami kebocoran.

Keenam, masih dalam bulan yang sama terjadi kebocoran 26,7 juta data pengguna IndiHome. Ketujuh, data Jasa Marga Toll-Road Operator (JMTO) yang merupakan anak perusahaan Jasa Marga juga ikut mengalami kebocoran. Puncaknya adalah aksi peretasan Bjorka yang viral di media sosial. Mengutip dari situs breached.to Bjorka mengaku memiliki 1,3 miliar data dari proses registrasi SIM Card dan 105 juta data penduduk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Bu Tedjo dan Refleksi Kedewasaan Berinternet

 Urgensi Perlindungan Data Pribadi

Rentetan kasus di atas menimbulkan keprihatinan tersendiri. Mengingat sebagai bangsa yang besar sudah selayaknya memiliki sistem proteksi yang canggih untuk melindungi data privasi setiap warganya. Pemerintah seharusnya segera mengimplementasikan regulasi perlingdungan data pribadi untuk melindungi keamanan data pribadi masyarakat. Selain itu agar segera memberi sanksi bagi pihak yang melakukan penyalahgunaan data pribadi tersebut.

Faiz Rahman (Peneliti Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM) menyatakan Indonesia memang terkesan terlambat dalam mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi. Mengingat negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand sudah lebih dulu memiliki UU Perlindungan Data Pribadi. Rahman menambahkan bahwa pada tingkat Undang-Undang, saat ini sudah ada 120 negara di dunia yang telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kehadiran UU PDP ini memberikan harapan kepada masyarakat akan rasa aman dari kasus kebocoran data yang marak terjadi belakangan. UU ini juga memberikan kepastian hukum untuk masyarakat agar data yang bocor segera tertangani. Untuk itu tulisan ini hendak menguatkan urgensi PDP dalam perspektif Usul Fiqh dengan metode sadd dzari’ah.

Perlindungan data Pribadi Perspektif sadd dzari’ah

Dalam kerangka hukum Islam mafhum suatu metode hukum yaitu sadd dzari’ah. Ibnu Qayyim (Ibnul Qayyim, I’lamul Muwaqin : 496) mendefiniskan sadd dzari’ah sebagai melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman. Dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan bahaya. Sadd dzari’ah bekerja dengan memblokir semua celah akses yang berpotensi menuju suatu hal yang terlarang. Lantas bagaimana metode ini berkerja.

Asy-Syatibi (Asy-Syatibi, Al Muwafaqat: 358-361) membagi sadd dzari’ah menjadi empat macam. Pertama, menimbulkan efek kerusakan yang bersifat definitif (qath’i). Kedua, menimbulkan efek kerusakan yang bersifat dugaan kuat, dalam keadaan ini anggapan yang kuat sama dengan suatu kepastian. Ketiga, menimbulkan efek kerusakan yang bersifat kecil kemungkinannya. Hal ini terjadi ketika keuntungan dari perbuatan tersebut lebih besar daripada kerugian yang mungkin timbul sebagai efek sampingnya. Keempat, menimbulkan efek kerusakan yang bersifat sangat jarang kemungkinannya. Perbuatan yang efeknya lebih banyak mengarah pada mafsadah, namun tidak sampai pada tingkat asumsi yang kuat.

Para fuqaha sepakat bahwa dzari’ah tipe pertama dan kedua harus dilarang, sedangkan untuk tipe ketiga dan keempat masih terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Model analisis sadd dzari’ah  adalah dengan mengenali tiga hal, yakni motif pelaku, efek-efek yang timbul dan tujuan perbuatannya. Jika motif, efek dan tujuan perbuatannya menimbulkan kebaikan, maka tindakan tersebut tergolong boleh. Sedangkan jika motif, efek dan tujuan perbuatannya menimbulkan kerusakan/kekacauan, maka tidakan tersebut terlarang sacara syara’.

Baca juga: Modernisasi dan Implikasinya terhadap Hukum Islam

 Kesimpulan

Melihat model analisis di atas, Perlindungan Data Pribadi termasuk dalam hal yang perlu mendapat kepastian hukum. Karena jika tidak ada proteksi data pribadi oleh negara, maka akan berpotensi menimbulkan kemafsadatan yang besar. Seperti pencurian dan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika melihat klasifikasi sadd dzari’ah menurut Asy-Syatibi, maka tidak adanya perlindungan data pribadi ini masuk ke dalam model kedua. Yakni “kemungkinan” timbulnya kemafsadatan yang besar.

Kebocoran data yang menyebabkan penyebarluasan data pribadi merupakan salah satu bentuk kemafsadatan dan dapat mengancam perlindungan terhadap kehormatan (hifzh al-irdh) setiap orang. Oleh sebab itu, negara dalam hal ini pemerintah sudah selayaknya memiliki regulasi yang megikat. Serta ketegasan untuk penindak pihak-pihak yang abai akan keamanan data. Tindakan itu merupakan upaya pencegahan (preventif) dan proteksi perlindungan data pribadi masyarakatnya, sebagaimana kaidah fikih berikut:

درء المفاسد اولى من جلب المصالح

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih utama daripada meraih kebaikan (maslahah)”

Referensi

Wahbah al Zuhaily, Ushul Fiqh Al Islamy, Juz II. Dar al-Fikr, 1986.

Syatibi, Al. Al Muwafaqat. Juz III. Mesir: Matba’ah al Maktabah al Tijariyah, n.d.

Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim
Al-Jauzi, I’lamul Muwaqin, Jilid 5., n.d.

Editor: Ahmad Mufarrih
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Catatan: Tulisan ini murni opini penulis, redaksi tidak bertanggung jawab terhadap konten dan gagasan. Saran dan kritik silakan hubungi [email protected]

Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang artikel ini? Jangan lupa berikan reaksi dan komentar Anda di kolom komentar di bawah ya!

Anda juga bisa mengirimkan naskah Anda tentang topik ini dengan bergabung menjadi anggota di Artikula.id. Baca panduannya di sini! 

Untuk mendapatkan info dan artikel terbaru setiap hari Anda bisa juga mengikuti Fanpage Facebook Artikula.id di sini!


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Sedih Sedih
0
Sedih
Cakep Cakep
0
Cakep
Kesal Kesal
0
Kesal
Tidak Suka Tidak Suka
0
Tidak Suka
Suka Suka
0
Suka
Ngakak Ngakak
0
Ngakak
Wooow Wooow
0
Wooow
Keren Keren
0
Keren
Terkejut Terkejut
0
Terkejut
Sudarti

Master

Seorang Mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi Sahabat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019, Magang di Kejaksaan Negeri Sleman pada tahun 2017.

0 Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals