Pilkada dan Netralitas ASN

Selain ancaman bahaya Covid-19, pelaksanaan pilkada serentak Desember mendatang juga dibayangi oleh problematika laten terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)


Sumber foto: nasional.kompas.com

Di tengah pandemi corona yang semakin hari terus menunjukkan tren grafik yang meningkat. Bulan Desember nanti akan digelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 daerah. Dengan rincian, 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota.

Pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi corona tentunya memiliki efek implikasi yang berbeda dengan kondisi normal, baik dalam konteks rules teknis pelaksanaannya maupun dalam konteks potensi kondisional (bahaya) terciptanya klaster baru persebaran Covid-19.

Dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang, ada dua hal krusial yang mesti diperhatikan oleh stakeholders pilkada. Pertama, soal pemenuhan hak pilih. Kedua, soal keselamatan jiwa pemilih. Dua hal ini merupakan unsur penting yang harus mendapatkan atensi khusus agar pilkada serentak mendatang tetap dapat berjalan demokratis dan kondusif di tengah pandemi corona yang sedang melanda.

Selain ancaman bahaya Covid-19, pelaksanaan pilkada serentak Desember mendatang juga dibayangi oleh problematika laten terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Sudah menjadi rahasia umum, bahwa setiap pelaksanaan pilkada selalu dibayangi dengan situasi nir-netralitas para ASN. Banyak ASN di daerah yang terlibat dalam politik partisan dengan jalan mendukung dan memihak kepada salah satu paslon kontestan pilkada.

Baca Juga: Membincang ASN Sebagai Agen Kontra Narasi Radikalisme

Menurut peraturan perundang-undangan, ASN sebagai bagian dari eksekutif-birokratis dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis.

Hal ini tegas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan surat edaran kementrian terkait seperti, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017, SE Komisi ASN Nomor B-2900/KASN/11/2017, dan Surat Menpan-RB Nomor B/71/m.sm.00.00/2017.

Implikasi Nir-netralitas ASN

Menurut data dari Komisi ASN per 31 Juli 2020 tercatat ada 456 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada 2020. Dari 456 laporan tersebut, 27,6 % adalah Jabatan Pimpinan Tinggi, 25,4 % Jabatan Fungsional, 14,3 % Administrator, 12,7 % Pelaksana, dan 9 % Camat dan Lurah. Hingga 31 Juli 2020, 456 ASN terlapor terkait dugaan pelanggaran netralitas pilkada 2020, 344 di antaranya telah mendapat rekomendasi Komisi ASN dan sebanyak 189 ASN telah ditindaklanjuti oleh PPK dengan penjatuhan sanksi.

Realitas demikian menunjukkan bahwa netralitas ASN dalam pilkada adalah sebuah problematika laten bagi iklim demokrasi dan entitas birokrasi kita sejauh ini. Lemahnya pengawasan, sanksi yang rendah, dan kultur politik partisan yang mengakar kuat merupakan tiga penyakit akut yang menyebabkan keberpihakan ASN dalam pilkada selalu terjadi.

Fenomena nir-netralitas ASN dalam pilkada juga dapat dijelaskan dalam bingkai relasi simbiosis mutualisme antara ASN dengan calon kontestan pilkada. ASN membutuhkan previlege untuk mendapatkan kenaikan jabatan (jika kontestan pilkada yang didukung terpilih), sedangkan calon kontestan pilkada membutuhkan ASN sebagai mesin politik untuk mendulang suara.

ASN sendiri memiliki posisi yang cukup strategis guna berperan sebagai mesin politik dalam pemenangan pilkada. ASN memiliki jaringan struktural, kewenangan birokratis, dan alokasi sumber daya yang sangat potensial untuk dialokasikan guna mendulang suara.

Nir-netralitas ASN dalam pilkada sendiri memiliki beberapa implikasi negatif, di antaranya yakni:

Pertama, membangun ruang demokrasi yang tidak kondusif dan tidak produktif. Demokrasi mengejawantah sebagai ruang transaksional dan oportunis. Sekadar sarana mendapatkan kekuasan semata. Baik bagi ASN (naik jabatan) maupun bagi kontestan pilkada (terpilih).

Kedua, berpotensi mengganggu kondusifitas pemerintahan daerah. Ketidaknetralan para ASN dalam pilkada berpotensi membuat terjadinya friksi politis antar ASN yang berbeda pilihan. Segregasi relasi antar ASN yang berbeda pilihan cukup potensial membuat nir-kondusifitas dalam berjalannya roda pemerintahan daerah.

Ketiga, mengurangi kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Ketidaknetralan ASN berpotensi membuat penempatan jabatan-jabatan strategis ASN daerah selepas pilkada sarat akan kepentingan klientisme bukan meritokrasi (kompetensi). Hal ini akan berimplikasi pada berkurangnya kualitas birokrasi dan pelayanan publik serta rendahnya penerapan prinsip good governance dalam jalannya roda pemerintahan daerah.

Keempat, berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi. Keberpihakan ASN kepada paslon kontestan pilkada berpotensi membuka celah terjadinya korupsi melalui penggunaan uang maupun fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis.

Baca Juga: Korupsi: Menguji Integritas Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Dengan demikian, bagaimana solusi untuk mengatasi beberapa implikasi negatif di atas? Mengingat urgensi dari netralitas ASN dalam pilkada yang sangat penting, maka ketidaknetralan ASN dalam kontestasi politik daerah harus dikanalisasi atau diminimalisir dengan pendekatan-pendekatan sinergis dan efektif.

Pertama, memperkuat pengawasan terhadap ASN terkait netralitas dalam pilkada. Hal ini saya kira menjadi tanggung jawab melekat dari atasan masing-masing institusi ASN. Selain itu, para ASN juga harus responsif dan protektif terhadap atasannya apabila atasannya diduga kuat melakukan tindakan ketidaknetralan dalam pilkada. Artinya, harus terbangun relasi check and balance yang respirokatif dalam kultur ASN dalam dimensi vertikal antara atasan dan bawahan.

Kedua, membangun daya sensitifitas dan responsibilitas masyarakat untuk mengawal netralitas ASN dalam pilkada. Konkretnya, jika masyarakat menemui ASN yang tidak netral dalam pilkada, maka masyarakat dapat melapor kepada pihak yang berwenang.

Ketiga, memperkuat dan mempertegas sanksi terhadap ASN yang terbukti tidak netral dalam pilkada. Hal ini penting sebagai sarana preventif untuk membangun common sense dan tanggung jawab moral para ASN agar profesional dan menghindari politik partisan.

Keempat, solusi terakhir yang menurut saya efektif dalam rangka membatasi dan meminimalisir terkait ketidaknetralan ASN dalam pilkada adalah dengan mencabut hak pilih ASN dalam pilkada. Terkait hal ini tentunya dibutuhkan revisi terhadap beberapa Undang-Undang terkait, misalnya UU ASN dan UU Pilkada.

Demikian beberapa hal mengenai implikasi negatif yang kemungkinan akan terjadi pada pilkada serentak. Semoga hal-hal negatif tersebut tidak akan terjadi dan semoga pilkada serentak berjalan dengan netral. (HW)

_ _ _ _ _ _ _ _ _
Catatan: Tulisan ini murni opini penulis, redaksi tidak bertanggung jawab terhadap konten dan gagasan. Saran dan kritik silakan hubungi [email protected]

Jangan lupa berikan reaksi dan komentar Anda di kolom komentar di bawah ya! Selain apresiasi kepada penulis, komentar dan reaksi Anda juga menjadi semangat bagi Tim Redaksi 🙂

Silakan bagi (share) ke media sosial Anda, jika Anda setuju artikel ini bermanfaat!

Jika Anda ingin menerbitkan tulisan di Artikula.id, silakan kirim naskah Anda dengan bergabung menjadi anggota di Artikula.id. Baca panduannya di sini! 

Untuk mendapatkan info dan artikel terbaru setiap hari Anda bisa juga mengikuti Fanpage Facebook Artikula.id di sini!

What's Your Reaction?

Sedih Sedih
0
Sedih
Cakep Cakep
0
Cakep
Kesal Kesal
0
Kesal
Tidak Suka Tidak Suka
0
Tidak Suka
Suka Suka
0
Suka
Ngakak Ngakak
0
Ngakak
Wooow Wooow
0
Wooow
Keren Keren
0
Keren
Terkejut Terkejut
0
Terkejut
PRADIKTA ANDI ALVAT
NAMA SAYA PRADIKTA ANDI ALVAT. BERUSIA 24 TAHUN. LAHIR DI REMBANG, 20 APRIL 1995. SAAT INI SEDANG MENEMPUH MAGISTER HUKUM DI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG. HOBI SAYA MENULIS DAN OLAHRAGA

Comments 0

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BACA JUGA

TULISAN LAIN DI Perspektif

REKOMENDASI

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals