Tantangan perdamaian kembali mencuat baru-baru ini setelah terjadinya penyerangan terhadap beberapa personil Polisi oleh Tahanan Napi Terorisme pada tanggal 9 Mei 2018 di Mako Brimob. Keganasan Napi Teroris tersebut berakibat gugurnya lima personil Polisi dalam mempertahakan diri.
Meskipun beberapa media telah memberitakan bahwa penyebab terjadinya penyerangan tersebut adalah masalah pembagian makanan, Namun dengan tindakan yang sangat tidak manusiawi tersebut menandakan bahwa ada yang tidak beres dengan ideologi yang bercokong di kepala para Napi terorisme tersebut yang sudah dipendam begitu lama.
Fakta yang ada adalah semua Tahanan yang memicu kerusuhan adalah seorang teroris, tanpa analisis yang panjang kita dapat menyimpulkan bahwa sudah pasti mereka menganut ideologi tertentu. Ada apa dengan ideologi mereka? apakah ideologi itu mempengaruhi stabilitas keamanan Negeri ini?
Dengan kasus tersebut semakin menguatkan hipotesisbahwa isu perdamaian tidak akan ada habisnya untuk selalu diperbincangkan selama ketidakadilan dan konflik masih terjadi. Meskipun beberapa di antara kita mungkin menolak mengatakan bahwa konflik yang terjadi adalah sebuah keniscayaan.
Penulis lebih memilih istilah aktual dan potensi sebagai basis epistemologi dari pelbagai tindakan kekerasan atas nama apapun. Keragaman adalah keniscayaan sedangkan konflik dan perdamaian adalah potensi, keduanya bisa aktual tergantung sebabnya. Suara-suara perdamaian yang berasal dari resolusi yang kita tawarkan adalah sebab dari hukum kausalitas untuk selalu menjaga perdamaian dan mengurangi angka konflik.
Gradasi Ideologi Eksklusif
Tidak dinafikan bahwa aksi teror yang banyak terjadi adalah atas nama agama meskipun aksi teror bukan semata persoalan agama, namun fakta itulah yang terjadi. Paham terorisme jika dianalisis sebagai paham mengarah pada tindak kekerasan, tindakan tersebut adalah hilir dari gradasi ideologi yang tidak objektif dalam memaknai realitas.
Memahami gradasi ideologi ini penting agar dapat diputus pada tingkat yang paling awal atau memutus aliran pemikiran tersebut dari hulunya. Bukan memahaminya sebagai pilihan atau dikotomi dalam memahami realitas. Karena terorisme yang kita bahas adalah atas nama agama maka ada dua kesalahan yang mereka lakukan yaitu kesalahan dalam memahami teks agama (kitab suci) dan kesalahan dalam memaknai realitas.
Ada beberapa istilah yang dapat mewakili gradasi ideologi yang mengarah kepada terorisme dan istilah inipun masih debatable sesuai dengan tafsiran setiap orang di tingkatan mana istilah tersebut ditempatkan. Tingkatannya adalah fundamentalisme, radikalisme, konservativisme, ekstremisme dan terorisme. Tingkatan ini erat kaitannya dalam menafsirkan sebuah teks seperti kitab suci al-Qur’an dalam agama Islam.
Kaum fundamentalis memahami al-Qur’an secara tekstual dan menganggap makna harfiah yang tertera dalam teks tersebut sudah final. Pendekatan fundamentalis dalam memahami teks belum mengarah pada ranah revolusi paham secara radikal. Namun dengan Pendekatan tekstual seperti ini adalah cikal bakal lahirnya paham radikalisme yang menggunakan cara-cara radikal dalam menyebarkan pemahamannya sehingga muncul kesan pemaksaan terhadap gerakan-gerakan dakwahnya.
Seseorang yang berpaham radikal akan menutup diri dari pandangan-pandangan orang lain. Eksklusif terhadap pandangan orang lain yang berbeda dengan pandangan mereka dan kelompoknya sehingga melahirkan truth claim. truth claim ini kemudian melahirkan karakter merasa paling benar, menang sendiri dan yang di luar kelompoknya dianggap salah.
Apa yang dicita-citakan oleh kelompok ini adalah mengembalikan dan mempertahankan tradisi berislam yang telah diamalkan oleh Nabi, Sahabat dan salafusshaleh dengan penafsiran mereka sendiri. Istilah ini biasa disebut dengan konservativisme agama.
Paham ini terus mengalami pergeseran paradigma dari fundamentalisme, radikalisme, konservativisme kemudian ekstremisme atas nama agama, pada akhirnya lahirlah aksi terorisme yang bergerak secara terorganisir dan sistematis. Jika dilihat dari kelompok ini maka tidak keliru jika kemudian akar terorisme seperti ISIS dan ideologi sejenis adalah paham Wahabisme.
Sudah sangat jelas bahwa gradasi ideologi ini terjadi akibat dari cara pandang terhadap kitab suci secara tekstual dan sikap yang menganggap pemahaman pribadi dan kelompok paling benar. Sebagai manusia yang memikul tugas perdamaian sudah seharusnya memutus gerak pahaman ini.
Adakah Tempat bagi Ideologi Eksklusif dalam Demokrasi ?
Pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab karena sampai saat ini demokrasi dan pancasila masih terus ditafsirkan. Penafsiran terhadap demokrasi Pancasila akan terus digalakkan untuk menjawab problem ini. Ideologi eksklusif ini juga harus diposisikan sejauhmana gradasi ideologi yang mereka anut.
Misalnya mengambil contoh isu toleransi dimana kelompok yang berpaham radikal, fundamentalis, dan konservatif cenderung intoleran dalam tahap pemikiran bahkan dalam praktisnya sering kita lihat. Mereka menganggap bahwa toleransi adalah kedok bagaimana orang-orang liberal dan sekuler berupaya untuk menyamakan semua agama.
Berangkat dari pernyataan ini, kemudian muncul pertanyaan adakah batasan dalam bertoleransi ? sampai saat ini para tokoh agama terus mengkaji dalam hal apa saja yang dibatasi seorang yang beragama dalam bertoleransi. Lagi-lagi rumusan dan kerangka ini tersedia berdasarkan pendekatan dan cara pandang dalam melihat teks-teks suci agama masing-masing.
Jika toleransi bermakna berupaya menghargai, menghormati dan menjaga keharmonisan hubungan antar agama maka tidak ada batasnya dalam bertoleransi. Problem yang muncul kemudian adalah sikap intoleransi itu sendiri sejauh mana bisa di tolerir oleh demokrasi. Apakah orang yang berpaham intoleran berhak mendapatkan tempat dalam sistem demokrasi ? Jangan sampai muncul anggapan bahwa demokrasi paradoks terhadap nilai yang ada di dalamnya sehingga sebaliknya juga intoleran terhadap orang atau kelompok intoleran.
Setiap elemen bangsa ini terutama pemerintah harus terus mengupayakan resolusi dan kerangka yang tepat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Misalnya dalam beberapa kasus seperti Ahmadiyah telah divonis sesat oleh MUI, Syiah pun demikian menjadi sekte yang banyak mendapat tekanan dari kelompok yang merasa Syiah bukan bagian dari Islam.
Pemerintah sebagai bagian daripada sistem demokrasi pada kasus seperti ini sepatutnya bersikap bijak. MUI sebagai pihak yang punya otoritas dalam menentukan sesat atau tidaknya kelompok tertentu bukan acuan bagi pemerintah bahwa yang disesatkan kemudian harus mendapatkan perlakuan yang intoleran.
Maka dari itu batasan bagi tindakan intoleransi harus dibagi pada wilayah ideologi dan praktis. Selama penganut ideologi intoleran ini tidak sampai pada aspek praktis dalam artian tidak ada upaya kekerasan dan pemaksaan maka hal itu bisa dimaklumi. Namun jika pada aspek praktisnya ada kelompok mencoba melakukan tindakan kekerasan kepada kelompok yang lain atas dasar perbedaan keyakinan maka tindakan semacam ini sudah tidak bisa ditolerir.
Posisi demokrasi dalam hal ini sangat jelas dimana kelompok yang eksklusif bisa hidup berdampingan dengan kelompok yang inklusif sampai pemahaman mereka meningkat menjadi ideologi yang inklusif.
0 Comments