Pembubaran Ormas FPI Melawan Asas Demokrasi?

Sekarang rezim ini justru menghidupkan ulang produk hukum khas Orde Baru itu. Ajaib.


Sumber foto: dw.com

Bagaimana demokrasi bisa mati? Pertanyaan ini tidak kompatibel dengan suasana politik Indonesia sekarang. Yang relevan adalah “kenapa demokrasi telah mati?”. Saya tidak punya jawaban lain selain daripada karena pemerintahan rezim ini otoriter.

Hari-hari ini kita gagap untuk berterus terang bahwa rezim ini watak pemerintahannya sudah otoritarianisme. Bahkan kegagapan itu diafirmasi oleh sebagian anggota DPR –yang takut menuduh rezim ini dengan frase otoriter—sebagian lainnya justru diam mematung seribu bahasa.

Ketakutan-ketakutan ini secara insinuasi seakan terus dipelihara oleh rezim ini. Padahal kebebasan, terutama kebebasan berserikat dan berbicara telah ditumpahkan habis-habisan terhadap civil society.

Itu dalil demokrasi. Negara yang berbasis demokrasi dipandang tidak punya hak mengontrol alam pikiran orang, kecuali negara itu menganut sistem otoritarianisme yang bermental semaunya sendiri.

Demokrasi telah dikonversi oleh komunitas internasional untuk menjaga nilai-nilai human rights di seluruh dunia. Tetapi di Indonesia, acapkali demokrasi dipasung sedemikian rupa oleh pemerintah demi kepentingan arogansi kekuasaannya, sehingga demokrasi kehilangan ruhnya sebagai perawat Hak Asasi Manusia.

Salah satu bukti sahih di antara bukti-bukti sahih lainnya bahwa rezim ini sudah otoriter adalah diumumkannya pembubaran FPI oleh pemerintah 30 Desember 2020 tahun lalu.

Pembubaran sepihak semacam itu adalah tindakan abuse of power, yakni penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah karena merasa dirinya kuat dan adikuasa. Tindakan abuse of power semacam ini bukan tipikal demokrasi, Tuan, tetapi otoriter.

Baca juga: Antara Demokrasi dan Kedaulatan Negara

Tentang pembubaran FPI: Sebagian ada yang memberi applause karena trauma dengan sweeping, sebagian lagi ada yang mengecam karena dirasa melanggar prosedur, sebagian lainnya merasa senang dengan kabar pembubaran ini karena dilandasi sentimen semata-mata. Bagi saya, itu urusan masing-masing netizen. Urusan saya adalah memprotes kesewenang-wenangan rezim ini.

Protes saya bukan fokus pada pembelaan FPI supaya tidak dibubarkan. Kalau FPI ditengarai melanggar hukum negara, maka selayaknya memang dibubarkan. Pun demikian juga dengan ormas-ormas yang lain.

Sebab kejahatan apapun bentuknya, baik dilakukan oleh personal maupun oleh suatu ormas, maka kejahatan itu pantas untuk dipersoalkan. Tetapi soalnya adalah negara sering bereaksi malampaui cara-cara demokrasi. Negara rentan goyah terhadap komitmen dan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Kalau kita benar-benar punya komitmen dengan demokrasi, seharusnya pemerintah tidak membubarkan ormas seserampangan itu. Ada prosedur baku yang telah disediakan aturan mainnya; yaitu ajukan proposal pembubaran itu di hadapan pengadilan dengan menyertakan bukti-bukti yang kuat bahwa FPI melanggar hukum.

Itu baru namanya hukum yang demokratis, tidak seserampangan Menkopulhukam; siaran pers dengan gagah-gagahan didampingi dua simbol kediktatoran; personil Polri dan TNI.

Baru dua tahun menikmati kue kekuasaan, sudahkah cukup membuat Tuan lupa dengan adagium-adagium hukum yang terkenal ini?: “Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah; siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan”.

Apabila pemerintah mendalilkan bahwa FPI melanggar hukum, maka pemerintah harus membuktikannya. Di mana tempat pembuktiannya? Ya di hadapan pengadilan, bukan di hadapan mikrofon sambil siaran langsung. Apa-apaan itu?!

Sementara itu, Perppu Ormas yang sudah disahkan oleh DPR sebagai UU, dijadikan tameng untuk melegitimasi pembubaran FPI, itu adalah aturan akal-akalan kekuasaan saja. Bagaimana mungkin suatu kelompok diinjak terlebih dahulu kepalanya, baru disuruh membela diri kemudian?

Atau bagaimana mungkin suatu ormas diberangus terlebih dahulu; dibabat habis markasnya; dikriminalisasi simbol-simbolnya; diblokir rekeningnya dan begitu seterusnya, lalu setelah dirasa benar-benar babak belur, kalau si ormas ini merasa dirinya tidak terima, maka dipersilahkan untuk membela diri di hadapan pengadilan; artinya gugat ke PTUN. Ajaib.

Akal-akalan semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. UU Ormas ini sengaja menghilangkan mekanisme peradilan, seharusnya segera dianulir secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya; kembalikan prinsip due process of law di dalamnya.

Rezim ini sebelumnya datang dari wilayah sipil bukan militer, sebagai simbol bahwa kebebasan dan hak-hak warga biasa akan terjamin dan terlindungi dengan baik dan benar. Masalahnya, kekuasaan sering memabukkan; membuat orang jadi lupa dari mana asalnya dan apa tujuannya.

Implikasinya, produk hukum yang dibuat menjadi hukum yang otoriter bukan hukum yang demokratis. Padahal seluruh elemen civil society memilih demokrasi dengan maksud untuk menyingkirkan hukum-hukum otoriter khas Orde Baru yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangatnya warga sipil. Sekarang rezim ini justru menghidupkan ulang produk hukum khas Orde Baru itu. Ajaib.

Sejarah Magna Charta 1215 di Inggris adalah monumen peradaban penting dunia, dicatat sebagai piagam pertama yang melumpuhkan hukum-hukum yang otoriter dan absolut –Meski jauh sebelum itu, Muhammad SAW dengan Piagam Madinah-nya telah lebih dahulu mengakui kebebasan dan hak-hak dasar manusia.

Baca juga: Pemikiran Filosofis Demokrasi Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah

Salah satu isi Piagam Inggris yang terkenal itu adalah Hak Asasi Manusia lebih penting daripada kekuasaan, kedaulatan, politik dan hukum. Jadi secara konkrit Magna Charta melucuti seluruh kemewahan dan kediktatoran yang menempel pada kekuasaan dan seluruhnya kebebasan itu dikembalikan kepada warga sipil dengan utuh.

Naskah Magna Charta ini yang kemudian dikonversi ke dalam hukum-hukum internasional yang menghendaki adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk salah satunya adalah hak berserikat dan berkumpul untuk menyatakan pendapat di muka umum.

UUD 1945 juncto Hukum Internasional tentu telah mengakomodasi dan menjamin Hak Asasi Manusia. Tetapi kekuasaan terkadang selalu berbalik arah dan tidak punya malu mengangkangi konstitusi sendiri. Tidak sepatutnya yang berkuasa bertindak semaunya sendiri, sebab kekuasaan mesti dirawat dengan akal sehat, bukan dengan luapan dendam demi dendam.

Editor: Sukma Wahyuni

_ _ _ _ _ _ _ _ _
Catatan: Tulisan ini murni opini penulis, redaksi tidak bertanggung jawab terhadap konten dan gagasan. Saran dan kritik silakan hubungi [email protected]

Jangan lupa berikan reaksi dan komentar Anda di kolom komentar di bawah ya! Selain apresiasi kepada penulis, komentar dan reaksi Anda juga menjadi semangat bagi Tim Redaksi 🙂

Silakan bagi (share) ke media sosial Anda, jika Anda setuju artikel ini bermanfaat!

Jika Anda ingin menerbitkan tulisan di Artikula.id, silakan kirim naskah Anda dengan bergabung menjadi anggota di Artikula.id. Baca panduannya di sini! 

Untuk mendapatkan info dan artikel terbaru setiap hari Anda bisa juga mengikuti Fanpage Facebook Artikula.id di sini!

What's Your Reaction?

Sedih Sedih
0
Sedih
Cakep Cakep
0
Cakep
Kesal Kesal
0
Kesal
Tidak Suka Tidak Suka
0
Tidak Suka
Suka Suka
0
Suka
Ngakak Ngakak
0
Ngakak
Wooow Wooow
0
Wooow
Keren Keren
0
Keren
Terkejut Terkejut
0
Terkejut

Comments 0

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BACA JUGA

TULISAN LAIN DI Perspektif

REKOMENDASI

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals