Tidaklah salah ide tentang pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia yang baru-baru ini diresmikan Presiden Joko Widodo, yang menunjuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang mencakup sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai titik lokasinya. Hanya saja presiden sebagai sang pengumandang serta pemegang kebijakan tertinggi tentunya harus memperhatikan segala pertimbangan, termasuk saran dan kritik konstruktif yang diaspirasikan oleh rakyat.
Memindahkan ibu kota negara tentu bukanlah pekerjaan yang mudah, tidak bisa jika hanya berkaca pada parameter keberhasilan pembangunan (baca: jalan tol) dalam usaha membangun ibu kota baru yang di dalamnya terdapat segala aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan lainnya. Karena tentulah berbeda konteks dan orientasinya, ketika keberhasilan bukan diukur dari tingkat infrastruktur sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian yang diperlukan untuk jaminan kehidupan masyarakat, contohnya memprediksi apakah hal yang akan dilaksanakan akan baik bagi “keademayeman” masyarakat pribumi yang akan menerima kehadiran ibu kota baru nantinya.
Apabila dilihat sekilas, mungkin mayoritas masyarakat dengan senang hati menerima kedatangan ibu kota baru di wilayahnya. Karena secara implisit akan ada berbagai kebijakan yang menarik, semisal kebutuhan wilayah ibu kota baru yang akan banyak menggusur lahan rakyat untuk mengakomodir pembangunan proyek ibu kota baru. Hal ini bisa diibaratkan “ketiban durian runtuh” bagi sebagian masyarakat yang mengharap ganti untung berlipat ganda dari pemerintah atas lahan, tanaman, hingga bangunan yang diambil alih.
Selain itu, kemajemukan budaya serta etnografi yang datang diharapkan akan mendukung serta memperkaya kualitas masyarakat pribumi mulai dari percampuran bahasa hingga upgrading teknologi secara pesat. Contohnya, setelah menjadi new capital, melek bahasa asing di daerah tersebut bisa lebih baik, begitupun akses teknologi akan lebih mudah seperti yang ada di Jakarta dan kota besar lainnya. Selain itu, lowongan pekerjaan seperti yang diharapkan mungkin akan terbuka lebih banyak, baik pada saat proses pekerjaan pembangunan hingga para pengusaha yang diprediksi turut hadir berdatangan menginvestasikan modal dengan membuka perusahaan yang tentunya sekaligus membuka banyak lowongan pekerjaan.
Tapi lebih dari itu, perhatian lain tertuju kepada ketenteraman masyarakat pribumi pasca pembangunan selesai. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar akan sejahtera? Dan apakah mereka sanggup mengimbangi persaingan kompetensi para pendatang?
Bila dikaji dari letak geografisnya, Kalimantan Timur sebagai provinsi yang menduduki pulau bagian paling utara wilayah Indonesia sekaligus sangat berdekatan dengan jangkauan negara-negara kawasan Asia Tenggara baik akses darat, udara, ataupun laut. Melihat kondisi tersebut, sangat memungkinkan apabila usaha pemindahan ibu kota negara ini akan memantik para investor asing berdatangan untuk menanam saham di lahan mentah murah nan potensial. Dampaknya, para tenaga kerja asing (TKA) akan datang berbondong-bondong hijrah ke Indonesia untuk mencari suaka setelah melihat akses yang mudah serta kesempatan yang terbuka lebar.
Merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing terutama pada pasal 3, terlihat betapa luasnya pasar kerja yang bisa diakses oleh TKA mulai dari instansi pemerintahan, perusahaan swasta, hingga badan usaha. Selain itu, pidato Presiden Indonesia terpilih yang bertajuk “Visi Indonesia” di Bogor belum lama ini, secara gamblang mendukung para investor yang akan berinvestasi di semua wilayah di Indonesia. Tentunya ini niatan yang baik dari presiden karena secara rasional semakin banyak perusahaan dibangun maka akan banyak peluang bagi masyarakat untuk mendapat pekerjaan.
Pemindahan ibu kota negara ini bisa menjadi sebuah perjudian, ketika akhirnya para ekspatriat menciptakan kondisi yang kompetitif, mungkin tidak menjadi problematik. Tapi kekhawatiran muncul bila membayangkan membanjirnya komponen aktivitas ekonomi mulai dari barang, tenaga kerja asing (terampil), investasi, modal, hingga jasa ke ibu kota baru, tak ayal hanya akan menggerus lahan usaha, dan perlahan tapi pasti akan menyingkirkan pribumi. Berkaca pada perusahaan Freeport di Papua, yang sejak awal hingga saat ini penduduk pribumi merasa sangat sulit untuk mendapat akses ataupun dilibatkan, terutama dalam hal pekerjaan dan kerjasama. Jangan sampai niat baik tentang pemindahan ibu kota negara ini berujung pada penyesalan masyarakat pribumi kemudian hari.
Maju terus Indonesiaku..
0 Comments