Demensia Pejabat Publik Dalam Masa Pandemi

Bagaimana pejabat dalam kenyataannya bersikap tidak bijaksana dalam penggunaan anggaran dalam masa pandemi dan tidak berpihak kepada masyarakat yang diwakilinya


Demensia merupakan suatu penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Menurut Alodokter.com, kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari.

Ditambahkan bahwa gejala utama demensia adalah penurunan memori dan perubahan cara berpikir.

Sementara itu, masa pandemi Covid-19 adalah suatu periode di mana seluruh masyarakat global merasakan dampaknya, terutama ekonomi. Riset dari Pew Research Center (2020) di Amerika memperlihatkan bahwa satu dari empat dewasa mengalami kesulitan membayar tagihan, sepertiganya menghabiskan tabungan atau dana pensiunnya untuk kebutuhan sehari-hari serta satu dari enam dewasa meminjam uang dari teman atau keluarganya atau mendapatkan makanan dari bank makanan.

Indonesia sendiri menurut hasil studi “Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi terhadap Rumah Tangga di Indonesia’ (2020) oleh UNDP, UNICEF, Australia-Indonesia Partnership for Economic Development and SMERU Indonesia menyatakan 3 dari 4 rumah tangga mengalami penurunan pendapatan, 75 persen kehilangan pekerjaan selama pandemi. Satu dari dua rumah tangga di Indonesia tidak memiliki tabungan untuk bertahan hidup.

Ternyata, kehidupan berbeda tampak nyata dialami oleh para pejabat publik di negara ini. Di Sumatera Barat, Gubernur Mahyeldi mendapatkan kritik keras karena pembelian mobil dinas seharga Rp 2 Miliar.

Setelahnya, mobil dinas tersebut diserahkan ke Satgas Covid demi kepedulian kepada masyarakat. Lalu, sempat diberitakan pengadaan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang tahun 2021 senilai Rp 675 juta bagi 50 pakaian dinas anggota DPRD.

Pengadaan tersebut direncanakan menggunakan bahan dari merek terkenal asal Prancis, salah satunya yaitu Louis Vuitton. Akhirnya, pada tanggal 10 Agustus 2021, Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menyepakati pembatalan pengadaan baju dinas tersebut.

Baca juga: Korupsi: Menguji Integritas Pemerintah dan Penegak Hukum

Masih teringat dalam ingatan ketika Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan surat tentang fasilitas yang didapatkan para anggota parlemen yang menjalani isolasi mandiri di hotel bagi anggota DPR terpapar Covid-19 dengan gejala ringan dan orang tanpa gejala.

Politik Anggaran Dalam Masa Pandemi

Anggaran merupakan instrumen utama bagi pelaksanaan kebijakan fiskal. Sehingga, hal ini akan mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara secara keseluruhan.

Bersamaan dengan instrumen lainnya dalam tata kelola pemerintahan, seperti hukum, peraturan serta kerja sama dalam masyarakat, peran anggaran dirasa penting tidak hanya sebatas kertas kerja, namun rencana serta aspirasi di dalamnya untuk dilakukan secara nyata bagi kepentingan masyarakat.

Seperti dilansir oleh Organization for Economic Co-Operation and Development (OCED) bahwa anggaran merupakan kunci esensial dalam pembangunan kepercayaan antara negara dan warga negaranya.

Pelaksanaan anggaran tersebut juga melibatkan pilar tata kelola publik, meliputi integritas, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas serta pendekatan strategis dalam perencanaan dan pencapaian tujuan nasional (OCED, 2014).

Pengelolaan anggaran negara di Indonesia bergantung pada penerimaan dan belanja. Dalam klausul penerimaan negara bertujuan untuk memperlancar kerja pelayanan publik serta pembangunan yang optimal dan tepat sasaran.

Serta, dari sisi belanja negara untuk mencapai target pembangunan sosial, dikhususkan pada proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah (Stranas KPK, 2020).

Dalam implementasinya pada masa pandemi, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menyatakan bahwa anggaran negara diprioritaskan untuk jaminan kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis, perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat rentan, serta perlindungan bagi dunia usaha (Kemenkeu, 2020).

Demensia Pejabat Publik 

Dalam masa pandemi di mana masyarakat dan negara terkena dampak ekonomi secara masif, sangat disayangkan melihat realitas para pejabat publik yang terkesan abai dengan kondisi yang semakin rentan.

Demensia atau yang sering disebut penyakit penurunan daya ingat merupakan kondisi yang tepat menggambarkan mereka yang lupa akan pengaturan anggaran yang seharusnya berpihak kepada kepentingan kesehatan, keamanan, dan masyarakat dalam masa pandemi ini.

Ketika masyakakat banyak tertimpa hal buruk karena pandemi, seperti kehilangan pekerjaan, pendapatan yang tidak pasti bahkan hilang, atau pun menurunnya jaminan kesehatan bagi mereka.

Keberadaan para pejabat publik seharusnya dapat menjadi jembatan bagi kepentingan masyarakat. Mereka ada karena masyarakat yang memilih mereka sebagai harapan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pejabat dan kesewenangan menggunakan anggaran pemerintah.

Baca juga: Korupsi Berjamaah

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kemana anggaran digunakan dan mengapa terjadi penganggaran bagi hal-hal yang belum perlu dalam masa pandemi ini.

Apakah yang diutarakan oleh Menteri Keuangan di atas belum menjadi instruksi yang terpadu dilaksanakan sehingga terjadi penganggaran untuk pembelian mobil dinas, atau pakaian dinas yang mewah, atau justru fasilitas isolasi mandiri yang bukan berpihak kepada masyarakat melainkan untuk kepentingan para pejabat?

Dalam masa pandemi, negara menjadi harapan besar bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk bergantung kepadanya. Ini bercermin kepada tanggung jawab negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua warga adalah tugas pertama dan utama setiap pemerintahan. Serta, ini harus tercermin dari perilaku para pejabat publiknya.

Editor: Sukma Wahyuni

_ _ _ _ _ _ _ _ _
Catatan: Tulisan ini murni opini penulis, redaksi tidak bertanggung jawab terhadap konten dan gagasan. Saran dan kritik silakan hubungi [email protected]

Jangan lupa berikan reaksi dan komentar Anda di kolom komentar di bawah ya! Selain apresiasi kepada penulis, komentar dan reaksi Anda juga menjadi semangat bagi Tim Redaksi 🙂

Silakan bagi (share) ke media sosial Anda, jika Anda setuju artikel ini bermanfaat!

Jika Anda ingin menerbitkan tulisan di Artikula.id, silakan kirim naskah Anda dengan bergabung menjadi anggota di Artikula.id. Baca panduannya di sini! 

Untuk mendapatkan info dan artikel terbaru setiap hari Anda bisa juga mengikuti Fanpage Facebook Artikula.id di sini!

What's Your Reaction?

Sedih Sedih
0
Sedih
Cakep Cakep
0
Cakep
Kesal Kesal
0
Kesal
Tidak Suka Tidak Suka
0
Tidak Suka
Suka Suka
1
Suka
Ngakak Ngakak
0
Ngakak
Wooow Wooow
0
Wooow
Keren Keren
0
Keren
Terkejut Terkejut
0
Terkejut
Fanny Syariful Alam
Regional Coordinator-Program Director Bandung School of Peace Indonesia/Regional Coordinator Bhinneka Nusantara Foundation, Writer Associate of Peace Generation Indonesia, Alumnus IVLP USA 2020 and Australia Awards STA 2021 for Democracy Resilience.

Comments 0

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BACA JUGA

TULISAN LAIN DI Sosiokultural

REKOMENDASI

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals