Ulama, Umara, dan Pemilu

Negara melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama sedangkan agama memainkan peran publik penguatan etika sosial.


Sumber gambar: GNFI

Persatuan kebangsaan Indonesia merupakan sebuah konsepsi yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Organisasi sosial keagamaan menjadi perekat hubungan, wadah penyaluran kehendak, dan penggerak kehidupan berdasarkan nilai-nilai utama. Masyarakat ibarat sebuah kapal. Setiap penumpang bertanggung jawab atas keselamatan sampai tujuan.

Nilai-nilai ketuhanan adalah sumber etika dan spiritualitas vertikal-transendental sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Negara melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama sedangkan agama memainkan peran publik penguatan etika sosial. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari Tuhan dan sifat-sifat sosial manusia menjadi fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.

Manusia beriman mempunyai dua dimensi hubungan yang harus dilaksanakan, yakni hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama. Interaksi manusia dengan sesamanya didasari keyakinan bahwa semua manusia sudara. Semakin banyak persamaan, semakin kokoh pula persaudaraan.

Dimensi persaudaraan manusia ialah: (1) persaudaraan sesama; (2) persaudaraan nasab/perkawinan; (3) persaudaraan sebangsa; (4) persaudaraan pemeluk agama; (5) persaudaraan seiman. Antara persaudaraan iman dan persaudaraan nasional bukan persoalan alternatif, ini atau itu, tetapi sekaligus. Seseorang yang beriman adalah nasionalis. Siapa yang memisahkan antara politik dan agama berarti tidak mengerti apa itu agama. (Mahatma Gandhi).

Ulama adalah pewaris Nabi dan penerus tugasnya di dunia, yakni membawa kabar gembira, memberi peringatan, mengajak kepada Allah dan memberi cahaya. Para ulama menjaga gawang moralitas dalam segala aspek kehidupan, termasuk moralitas para penguasa. Ciri utama ulama ialah takut kepada Tuhan. Sungguh, yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. (Fathir/35:28).

Tugas ulama ialah: (1) membacakan ayat-ayat Allah; (2) menyucikan pikiran dan akhlak manusia; (3) mengajarkan kitab Allah; (4) mengajarkan hikmah; (5) mengajarkan pengetahuan; (6) melakukan emansipasi sesuai dengan fitrahnya yang hanif.

Berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali (agama) Allah, dan janganlah terpecah-belah. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan-Nya kepadamu tatkala kamu sedang saling bermusuhan, lalu Dia memadukan hatimu dengan rasa kasih sayang, sehingga dengan karunia-Nya kamu jadi bersaudara. Ketika itu kamu berada di tepi jurang api, lalu Dia menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu mendapat petunjuk.(Ali Imran/3:103).

Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh orang berbuat makruf dan mencegah perbuatan mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Ali Imran/3:104).

Umara atau ulul amri ialah pemimpin, penguasa, yakni orang yang memangku urusan rakyat, memegang kekuasaan, dan menangani pelbagai persoalan. Kekuasaan adalah amanat yang harus ditunaikan dengan jujur, adil dan ikhlas. Penguasa tidak boleh menyimpang dan menganiaya rakyat. Umara niscaya menyelenggarakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. (An-Nisa`/4:59).

Kewajiban umara: (1) menjaga penerapan agama yang benar; (2) menerapkan hukum secara adil; (3) melindungi keamanan negara; (4) menegakkan hukum dan melindungi hak-hak warga; (5) menjaga perbatasan negara dengan sistem keamanan yang baik untuk menangkal serangan musuh; (6) jihad untuk memerangi musuh; (7) mengambil pajak dan zakat dari warga sesuai dengan ketentuan; (8) mendistribusikan dana baitul mal dengan baik dan tepat waktu; (9) mempekerjakan orang yang amanah dan kapabel; (10) memantau perkembangan warganya.

Allah memerintahkan menyampaikan amanat kepada yang layak menerimanya. Apabila mengadili di antara manusia, bertindaklah dengan adil. Sungguh Allah mengajar kamu dengan sebaik-baiknya. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (An-Nisa`/4:58)

Hai Daud, Kami jadikan engkau penguasa di bumi; laksanakanlah hukum di antara manusia berdasarkan kebenaran dan keadilan, dan janganlah memperturutkan hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Sungguh, orang yang tersesat dari jalan Allah akan mendapat hukuman berat, sebab mereka lupa akan hari perhitungan. (Shad/38:26)

Tidaklah seorang hamba dijadikan Allah sebagai pemimpin sebuah komunitas kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan menzalimi komunitas yang dipimpinnya kecuali Allah mengharamkannya masuk surga. (HR Muslim).

Sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah dan paling dekat dengan-Nya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil; dan orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh tempatnya dari-Nya adalah pemimpin yang zalim. (HR Tirmidzi).

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilihan Umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahsia, jujur, dan adil.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI.

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil, berintegritas, efektif, dan efisien.

Di antara persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ialah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; tidak pernah mengkhianati Negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; tidak pernah melakukan perbuatan tercela; setia kepada Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; berusia paling rendah 40 tahun; memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

  • Kelemahan mendasar praktik demokrasi dewasa ini ialah bahwa setiap kepala mempunyai satu suara, tanpa mempertimbangkan isi kepalanya. (Mohammad Iqbal).
  • Permainan apapun akan rusak bila wasit ikut bermain.
  • Godaan Pilpres adalah NPWP: Nomer Piro Wani Piro.
  • Pilihan boleh berbeda, ukhuwah tetap terjaga.
  • Pilpres, Yes! Golput, No!

*) Disampaikan dalam Sarasehan Ukhuwah Islamiyah Menyongsong Pemilu Damai 2019 pada hari Sabtu, 17 November 2018 di Aula Kantor Kemenag Kota Yogyakarta.

What's Your Reaction?

Sedih Sedih
0
Sedih
Cakep Cakep
0
Cakep
Kesal Kesal
0
Kesal
Tidak Suka Tidak Suka
0
Tidak Suka
Suka Suka
1
Suka
Ngakak Ngakak
0
Ngakak
Wooow Wooow
0
Wooow
Keren Keren
0
Keren
Terkejut Terkejut
0
Terkejut
Muhammad Chirzin
Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag. adalah guru besar Tafsir Al-Qur'an UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Anggota Tim Revisi Terjemah al-Qur'an (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an) Badan Litbang Kementrian Agama RI.

Comments 0

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BACA JUGA

TULISAN LAIN DI Ulasan

REKOMENDASI

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals