Iklan “New Normal”: Bukti Kegagalan Komunikasi Pemerintah?

Citra apa yang ingin dibangun oleh pemerintah di Kalimatan Selatan lewat iklan “new normal”?


Foto: Salah satu reklame "New Normal" di Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin, Kalsel (apahabar.com)

Rabu, 4 Juni 2020, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada bawahannya untuk fokus menekan laju pertambahan pasien positif di tiga Provinsi, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimatan Selatan. Masih di hari yang sama, Kalsel memimpin pertambahan pasien positif se-Indonesia, sesuai laporan Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian Dan Penanganan Covid-19 Prov. Kalimantan Selatan.

Dalam kondisi memprihatinkan tersebut, pemandangan yang berbeda malah hadir dalam bentuk iklan reklame bertema “New Normal”. Iklan tersebut terpasang di sekitar kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kab. Banjar, Kalimantan Selatan.

Menariknya, foto beberapa pimpinan lembaga tinggi daerah terpampang jelas di iklan-iklan tersebut. Kelihatannya, mereka semua mendukung wacana kenormalan baru yang dilontarkan pemerintah pusat. Mungkin saja ada instruksi dari pusat agar wacana tersebut disosialisasikan di daerah untuk bersiap-siap hidup dalam protokol kesehatan Covid-19.

Lihat saja pernyataan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina yang mengatakan pada media bahwa pihaknya akan mentaati arahan pemerintah pusat untuk mulai menjalankan kebijakan new normal. "Kita akan patuhi arahan pemerintah pusat dan menjalankan kebijakan new normal tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat pula," tutur Ibnu Sina, dikutip dari salah satu harian nasional.

Perlu diketahui, Kalimantan Selatan termasuk salah satu daerah yang tidak direkomendasi oleh Kemenkes untuk memberlakukan “new normal”. Sehingga, jika dalih pemerintah daerah sebagai pemasang adalah sosialisasi, maka sepertinya mereka mengabaikan efek domino iklan tersebut di masyarakat.

Di tengah kondisi psikologis masyarakat kita yang sedang dilanda kebosanan akibat terlalu lama di rumah, serta cemas, takut hingga stress karena tekanan ekonomi akibat pandemi, kemunculan iklan “new normal” di sekitar Kalimantan Selatan tentu berpotensi membingungkan masyarakat. Selain itu, juga dapat menggiring opini publik, bahwa kita telah masuk di kondisi “new normal” yang membawa imaji masyarakat akan kondisi yang sedikit lebih leluasa dalam beraktivitas, sehingga bisa melonggarkan kewaspadaan.

Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19: Antara Objektivitas dan Rekonstruksi Behavior

Memang, materi iklan tersebut mencantumkan beberapa protokol standar yang bisa diaplikasikan dalam aktivitas keseharian masyarakat, yang aman dan terhindar dari penularan Covid-19. Tapi, kehadiran iklan tersebut malah berseberangan dengan kondisi di lapangan.

Namun, sebagaimana dijelaskan di atas, Kalimantan Selatan sebenarnya masih dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan. Pertambahan kasus positif yang masih cukup tinggi, bahkan sempat memimpin kasus terbanyak se-Indonesia.

Jika berkaca pada kondisi tersebut, kita tentu bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran pemerintah, kala memasang iklan “new normal” di sekitar kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kab. Banjar. Jika pertambahan kasus positif di Kalimantan Selatan masih tinggi, tentu janggal jika masyarakat malah disuruh bersiap ke “new normal”.

Apakah Kalimantan Selatan sudah saatnya memasuki fase “new normal”? Pertanyaan ini mungkin melintas dalam pikiran kita semua saat melihat papan iklan bertuliskan “new normal” tersebut.

Baca juga: Antara “New Normal” dan “Genosida”: Studi Kritis Terhadap Sebuah Kebijakan Global

Jika mengutip yang disampaikan oleh Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita, maka “new normal” merujuk pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Jadi, sekalipun Kalimantan Selatan dapat dipaksa memasuki fase new normal tersebut, tentu persiapannya tidak hanya sekedar memasang iklan besar di tengah jalan. Sebab, Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktur Jenderal WHO, menyebutkan sejumlah hal yang harus diperhatikan pemerintah suatu wilayah atau negara untuk melonggarkan pembatasan terkait pandemi Covid-19.

Lewat cuitan Twitter-nya Tedros menegaskan bahwa tugas pemerintah tidak saja mengatur atau mengeluarkan protokol, namun juga mendidik, melibatkan dan memberdayakan masyarakatnya untuk hidup di bawah new normal.

Tentu, jika partisipasi masyarakat dianggap sebagai bagian penting dari keberhasilan menghadapi protokol aktivitas normal baru, maka pemerintah tidak boleh berhenti pada memasang iklan di tengah jalan saja. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menafsirkan atau membuat sendiri protokol pencegahan Covid-19 di lingkungan mereka, entah itu rumah atau tempat kerja.

Adapun kalau berkaca pada kondisi di Kalimantan Selatan, langkah efektif dan tegas yang dapat diambil pemerintah adalah berfokus pada penurunan angka kasus positif baru dan pelibatan masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19. Ketimbang, pemerintah malah menjebak masyarakat pada imaji aktivitas normal baru.

Baca juga: Apakah Saya akan Mati karena Corona?

Kembali lagi ke iklan “new normal” yang terpasang di tengah jalan. Saat psikologi masyarakat mulai terjatuh pada kebosanan, kecemasan dan kebingungan, kehadiran iklan tersebut tidak saja membingungkan masyarakat atas apa yang mereka hadapi sebenarnya, namun juga berpotensi menutupi kegagalan pemerintah dalam menekan laju pertambahan kasus positif di Kalimantan Selatan.

Sebab, setiap iklan punya misi tertentu yakni memenangkan persaingan untuk menaklukkan “wilayah kosong”, “tak bertuan” dan “umum” yang dilakukan oleh agen. Wilayah itu adalah pikiran manusia.

Adapun senjatanya adalah berbagai bentuk, iklan berusaha merangsang indera manusia menerima bentukan citra yang diinginkan oleh sang agen. Sehubungan dengan itu, ciri aktivitas utama masyarakat modern, menurut Susan Sontag, penulis asal Amerika, adalah mengkonsumsi dan produksi citra.

Persoalannya, rekayasa citra melalui iklan kerap juga bertaut dengan kepentingan politik. Tidak sedikit papan iklan di berbagai sudut kota juga dipasang oleh pemerintah. Pertanyaannya kemudian kembali, citra apa yang ingin dibangun oleh pemerintah di Kalimatan Selatan lewat iklan “new normal”?

Entahlah, yang jelas kondisi di lapangan tidak mendukung penerapan program new normal, di antaranya disebabkan pemerintah belum mampu menurunkan angka kasus positif. Sekali lagi, semoga saja iklan tersebut bukan hanya pemanis dari pemerintah untuk menutupi kegagalannya mengendalikan peningkatan kasus positif Covid-19 di Kalimantan Selatan, semoga sih. []

_ _ _ _ _ _ _ _ _
 Catatan: Tulisan ini murni opini penulis, redaksi tidak bertanggung jawab terhadap konten dan gagasan. Saran dan kritik silakan hubungi [email protected]

Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang artikel ini? Jangan lupa berikan reaksi dan komentar Anda di kolom komentar di bawah ya! 

Anda juga bisa mengirimkan naskah Anda tentang topik ini dengan bergabung menjadi anggota di Artikula.id. Baca panduannya di sini! 

Untuk mendapatkan info dan artikel terbaru setiap hari Anda bisa juga mengikuti Fanpage Facebook Artikula.id di sini!

What's Your Reaction?

Sedih Sedih
0
Sedih
Cakep Cakep
4
Cakep
Kesal Kesal
0
Kesal
Tidak Suka Tidak Suka
0
Tidak Suka
Suka Suka
3
Suka
Ngakak Ngakak
0
Ngakak
Wooow Wooow
0
Wooow
Keren Keren
5
Keren
Terkejut Terkejut
0
Terkejut

Comments 0

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BACA JUGA

TULISAN LAIN DI Perspektif

REKOMENDASI

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals