Hikayat Kabut Asap

Akibatnya lahan gambut mengalami kekeringan akut ketika kemarau tiba. Pantang kena api, langsung terbakar.


Tahun 2019 ini adalah dirgahayu ke 22 bagi kabut asap (kasap). Ia lahir 1997. Sudah 22 tahun usianya kini. Sudah cukup dewasa dan waktunya berumah tangga. Eh?

Begini. Luas Provinsi Riau 8,7 juta Ha, luas lahan gambut 3,9 juta Ha, kebun sawit 2,4 juta Ha, Hutan Tanaman Industri (HTI) 1,6 juta Ha, kebun karet 500 ribu Ha.

Lihat! 4,5 juta daratan Riau sudah habis untuk perkebunan besar dan HTI. Ini benar-benar sudah over kapasitas dan abnormal. Wajar saja ekosistem alam berjalan sungsang dan tak selaras.

Komoditas perkebunan dan HTI di atas (sawit, akasia, eukaliptus, dan karet) tidak akan bertahan hidup jika akarnya terendam air. Inilah akar persoalan kasap.

Agar tanamannya tumbuh, maka dibangunlah kanal (parit) untuk menurunkan permukaan air tanah. Akibatnya lahan gambut mengalami kekeringan akut ketika kemarau tiba. Pantang kena api, langsung terbakar.

Perusahaan bisa saja berkilah bahwa kanal tersebut dibangun di areal kerjanya. Hal tersebut memang benar, namun pembangunan kanal akan berdampak pada areal di sekitarnya. Masih ingat pelajaran SMP tentang bejana berhubungan? Itu dia.

Baca juga: Riau Berasap: Siapa Biangnya?

Lalu siapa yang paling bertanggung jawab? Yang paling bertanggung jawab adalah mereka yang memberikan izin kepada perkebunan dan HTI yang areal kerjanya ada di lahan gambut. Kenapa? Karena mereka jelas-jelas sudah melanggar PP 71 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa lahan gambut dengan ketebalan >3 m harus dijadikan kawasan lindung.

Tapi PP ini kan tahun 2014? Tak boleh berlaku surut dong! Ntar dulu! Keppres 32 Tahun 1990 juga sudah mengatur hal yang sama. Namun tetap saja perusahaan HTI dan perkebunan dapat areal konsesi di lahan gambut yang ketebalan gambut bahkan mencapai belasan meter. Opo ra edan?!

Makanya dulu itu ketika Kapolda Riau dijabat Sutjiptadi, beliau berinisiatif mempermasalahkan hal ini. Seluruh perusahaan yang areal kerjanya berada di lahan gambut dengan ketebalan >3 m dianggap cacat hukum. Namun beliau sudah keburu dipindahkan sebelum kasusnya sampai ke pengadilan.

Lalu sekarang mau bagaimana? Mau menutup Indah Kiat atau RAPP? Tidak sesederhana itu. RAPP telah ‘menjelma’ jadi Kabupaten Pelalawan. Perawang juga ‘hidup’ dari Indah Kiat. Atau mau mencabut izin perkebunan sawit? Ini juga sulit. Jutaan orang bergantung hidup di sana.

Kalau sudah demikian, apa solusinya? Di sini saya menawarkan beberapa solusi jangka panjang:
1. Mengembalikan fungsi 1,8 juta Ha kebun sawit ilegal menjadi hutan dengan penegakan hukum yang tegas.
2. Solusi kedua adalah (mau tidak mau) Indah Kiat, RAPP dan perkebunan sawit berhenti beroperasi pada areal yang berada di kubah-kubah gambut.

Solusi jangka pendek adalah pemadaman dan penegakan hukum bagi pembakar lahan dan cukongnya plus realisasi dari janji presiden yang akan memecat pejabat yang di wilayahnya terjadi kebakaran hutan. Ayo Pak Presiden, buktikan nyalimu.

Solusi jangka menengah adalah pembangunan sekat kanal dan kontrol yang ketat terhadap tinggi muka air ketika kemarau.

Pada intinya, keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan, jika tak ingin kasap menyandera masa depan anak cucu. Titik.

What's Your Reaction?

Sedih Sedih
1
Sedih
Cakep Cakep
0
Cakep
Kesal Kesal
0
Kesal
Tidak Suka Tidak Suka
0
Tidak Suka
Suka Suka
3
Suka
Ngakak Ngakak
0
Ngakak
Wooow Wooow
1
Wooow
Keren Keren
3
Keren
Terkejut Terkejut
1
Terkejut
Margi Santoso

Pegawai di Kementerian LHK dan pengajar di SMK Kehutanan

Comments 0

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BACA JUGA

TULISAN LAIN DI Ulasan

REKOMENDASI

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals