Informasi Dasar UU Omnibus Law: Sebuah Pengantar

Pertanyaan yang sangat fundamental: apakah ia merupakan salah satu cara yang efektif untuk kondisi saat ini?


Sumber gambar: pexels.com

Dari segi bahasa, Omnibus berasal dari bahasa latin omnis yang memiliki arti “untuk semua”, jadi secara bahasa sederhana omnibus law adalah hukum untuk semua.

Sedangkan secara istilah, Omnibus ialah “relating to or dealing with numerous objects or items at ones ; including many things or having various purpuses” (law dictionary) yang maksudnya ialah undang-undang atau hukum yang berkaitan dengan banyak objek dan memiliki tujuan yang beragam.

Sebenarnya, Omnibus Law bukanlah hal yang baru dan sudah dikenal sejak pertama kali dipublikasikan Amerika Serikat di tahun 1840. Implementasinya cenderung sesuai dengan tradisi di negara-negara common law –negara yang memiliki badan hokum, bertugas membuat hukum baik undang-undang atau konstitusi berasal atau merujuk kepada keputusan-keputusan pengadilan—.

Meski pertama kali dikenal pada 1840, tetapi awal penerapannya di Amerika Serikat itu baru tahun 1980-an dan mulai menyebar ke berbagai negara lain yang ingin mengadopsi hukum itu pada 1967.

Contoh negara yang sekarang telah menganut Omnibus Law diantaranya Jerman, Australia, Turki dan lain-lain, bahkan negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura pun sudah menerapkannya.

Skema regulasi yang dimiliki Omnibus Law sebenernya bersifat menyeluruh dan komprehensif. Jadi, undang-undang ini tidak akan terpacu oleh rezim tertentu yang sedang berkuasa.

Pada umumnya ia akan dibuat untuk menyasar satu isu besar yang nantinya akan mengubah atau bahkan mencabut pasal-pasal tertentu di dalamnya agar menjadi lebih sederhana. Maka, OmnibusLaw dapat disimpulkan sebagai penyederhanaan undang-undang.

Sekarang, secara kontekstual di Indonesia UU Omnibus Law banyak diperbincangkan. Sebenarnya tujuan undang-undang ini dibuat lumayan simple, yaitu untuk menaikkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada dasarnya memang baik dan kelihatan baik, tapi pertanyaannya sangat fundamental: apakah  ia merupakan salah satu cara yang efektif untuk kondisi saat ini? Ingat kita sedang di tengah-tengah pendemi, lho...

Baca juga: Polemik RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Ada tiga hal besar yang jadi topik utama OmnibusLaw, yaitu UU perpajakan, UU cipta kerja, dan UU pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Meskipun begitu, artikel ini akan fokus pada hal-hal yang ramai di jagad media sosial, yaitu UU Cipta Kerja.

Menurut Pasal 1 Ayat 1, cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Perlu diketahui OmnibusLaw terdiri dari 79 UU, 15 Bab dan 179 Pasal. Di dalamnya terdapat di antaranya 88 pasal dalam hal investasi dan perizinan, 19 pasal dari pengadaan lahan, 16 pasal investasi pemerintah dan proyek strategiS nasional, 15 pasal dalam UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan koperasi, 11 pasal dalam kemudahan berusaha, 5 pasal dalam ketenagakerjaan, 4 pasal dalam kawasan ekonomi, 3 pasal dalam pengenaan sanksi, 1 pasal dalam riset dan inovasi.

Sedangkan yang paling menarik, menimbulkan banyak kontroversi dan banyak dibahas banyak orang ialah pasal-pasal tentang Ketenagakerjaan.

Sebelum ke pasal-pasal yang bermasalah, perlu diketahui juga tentang regulasi pembentukan UU dan tahapan-tahapan suatu RUU sampai menjadi UU dan dasar hukumnya.

Untuk membuat suatu RUU menjadi UU diatur dalam UU No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalamnya disebutkan bahwa perundangan dibuat harus bersifat terbuka dan transparansi, tahapannya: perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai penetapan dan diundangkan sehingga akhirnya menjadi UU.

Nah, jika kita bandingkan proses UU OmnibusLaw ini dengan UU No.15 Tahun 2019 akan kelihatan menyimpangnya. Mengapa? karena dibuat secara tidak transparan dan melanggar sifat keterbukaan.

Kemudian hanya melibatkan kelompok tertentu, padahal seharusnya pembentukan RUU harus memiliki prinsip keterbukaan dan partisipasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosesnya menyimpang atau cacat regulasi.

Adapun pasal-pasal yang bermasalah (sepanjang pengamatan dan pemahaman penulis), sebagai berikut.

Pasal 59 dalam Ketenagakerjaan, tentang perjanjian kerja atau kontrak kerja dihapuskan. Pada Pasal 56, hal itu diubah menjadi pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Akibatnya, seseorang dapat dipekerjakan untuk segala jenis pekerjaan di berbagai bidang dan tanpa batasan waktu status kontrak.

Maka, dengan pasal ini perusahaan atau seorang pengusaha berpeluang menggunakan jasa dan tenaga seorang pekerja tanpa batasan masa kerja kontrak bahkan seumur hidup.

Pasal 93 juga dihapus ketentuan pengusaha memiliki kewajiban untuk tetap membayar upah kerja meski pekerja berhalangan haid di hari pertama, menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan, melahirkan, atau karena keluarga meninggal dunia, melaksanakan kewajiban terhadap agamanya atau ibadah dan tugas pendidikan.

Dengan demikian, pengusaha atau perusahaan berpeluang tidak membayar upah kerja jika pekerja yang bersangkutan berhalangan hadir untuk bekerja karena yang disebutkan di atas.

Pasal 89 ayat 22, tentang sistem waktu kerja, berisi perubahan dari pasal 79 UU No.13 Tahun 2003: pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi pekerja, waktu istirahat wajib diberikan paling sedikit selama 30 menit setelah bekerja selama  4 jam kerja, istirahat mingguan satu hari setelah 6 hari kerja  dalam 1 minggu, sedangkan waktu kerja paling lama 8 jam perhari dan 40 jam dalam seminggu.

Perubahannya terletak pada: awalnya 3 jam menjadi 4 jam, serta pekerja wajib bekerja selama 6 hari dalam seminggu. Bukankah hal itu semakin memberatkan pekerja?

Pasal 64 dan 65 tentang outsourcing pun dihapus. Awalnya mengatur mengenai pekerja tambahan yang berasal dari luar (oursourcing). Ia merupakan pasal yang penting untuk kepastian kerja serta tunjangan yang didapat oleh pekerja, berubah menjadi posisi pekerja mengambang di perusahaan terkait dan tidak ada keamanan dan kepastian kerja.

Masih banyak pasal-pasal bermasalah dan kontroversial lain yang tidak disebutkan di sini, seperti tentang ketentuan pesangon dan bonus setoran kerja.

Penyusunan UU ini belum memenuhi beberapa prinsip ketenagakerjaan yaitu prinsip job security,  prinsip social security, dan prinsip income security. Prinsip mendasar yang digunakan adalah kemanusiaan, semua pekerja adalah manusia bukan robot.

Baca juga: Etika Politik dalam Pemikiran Konfusius

Sekian dan terimakasih, ini hanya opini penulis, jika ada kesalahan dan lain sebagainya, di sini tidak menutup kritik dan saran.

Editor : Sukma Wahyuni

_ _ _ _ _ _ _ _ _
Jangan lupa berikan reaksi dan komentar Anda di kolom komentar di bawah ya! Selain apresiasi kepada penulis, komentar dan reaksi Anda juga menjadi semangat bagi Tim Redaksi 🙂

Silakan bagi (share) ke media sosial Anda, jika Anda setuju artikel ini bermanfaat!

Jika Anda ingin menerbitkan tulisan di Artikula.id, silakan kirim naskah Anda dengan bergabung menjadi anggota di Artikula.id. Baca panduannya di sini! 

Untuk mendapatkan info dan artikel terbaru setiap hari Anda bisa juga mengikuti Fanpage Facebook Artikula.id di sini!

What's Your Reaction?

Sedih Sedih
0
Sedih
Cakep Cakep
0
Cakep
Kesal Kesal
0
Kesal
Tidak Suka Tidak Suka
0
Tidak Suka
Suka Suka
0
Suka
Ngakak Ngakak
0
Ngakak
Wooow Wooow
0
Wooow
Keren Keren
0
Keren
Terkejut Terkejut
0
Terkejut

Comments 0

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BACA JUGA

TULISAN LAIN DI Perspektif

REKOMENDASI

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals