Antisipasi Terjadinya Karhutla, Pemkab Pelalawan Gelar Rakor

Untuk mengantisipasi terulangnya bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tahun 2020, Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan menggelar rapat koordinasi.1 min


1
Bupati Pelalawan H.M. Harris saat melakukan penandatanganan pakta integritas pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Kabupaten Pelalawan, Kamis (23/1/2020).

PELALAWAN – Untuk mengantisipasi terulangnya bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tahun 2020, Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan menggelar rapat koordinasi (Rakor) pencegahan dan penanggulangan bencana Karthutla yang berlangsung di auditorium Kantor Bupati di Pangkalankerinci, Kamis (23/12020).

Sebelum memberikan sambutan, Bupati Pelalawan H.M. Harris yang hadir pada Rakor tersebut terlebih dahulu mengabsen satu per satu perusahaan yang hadir. Dari 73 nama perusahaan yang terdaftar dalam absensi, terdapat 8 perusahaan yang tidak hadir dalam Rakor ini yaitu PT Guna Dodos, PT Peputra Supra Jaya, PT Pesaon Rayo, PT Merbau Pelalawan, PT Nasional Timber, PT Bukit Raya Timber, PT Putra Riau Perkasa dan PT RGM.

Usai mengabsen satu persatu perusahaan tersebut, Bupati Harris mengingatkan perusahaan yang tidak hadir untuk cepat tanggap karena di Rakor ini sudah diingatkan dan menjadi catatan tersendiri bagi Bupati H.M. Harris serta Kapolres Pelalawan AKBP M. Hasyim Risahondua.

“Pak Kapolres, langsung catat perusahaan yang tak hadir, jadi catatan bagi kita pas kejadian kebakaran hutan jangan tak diingatkan. Perusahaan yang tak hadir berarti tak serius menangani Karhutla. Pemda hanya meminta komitmen perusahaan untuk mencegah karhutla di wilayah masing-masing,” Bupati memberi peringatan keras.

Harris juga memrerintahkan agar para camat segera menganggarkan di Anggaran Dana Desa (ADD) untuk penanggulangan Karhutla. “Apabila di temukan titik api, segera lakukan pemadaman,” tegas Bupati.

Bupati Pelalawan dua periode ini menambahkan agar saat terjadi kebakaran hutan, seluruh pihak yang terkait perlu menjaga situasi dan kondusifitas  agar tidak beredar isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Bupati juga mengimbau agar tim yang telah ditunjuk untuk mengatasi permasalah Karhutla selalu melakukan koordinasi bersama BPBD Provinsi untuk bantuan water booming.

“Perlu kita sama-sama menjaga kondusifitas daerah, jangan sampai Karhutla ini menjadi isu di tengah tahun politik sekarang dengan informasi dan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pelalawan adalah wilayah yang memiliki titik api menengah, akan tetapi ini bisa menjadi isu nasional yang berdampak bagi kondusifitas daerah kita. Selain itu, Pelalawan ini dekat dengan pemerintah provinsi, langkah cepat kita lakukan koordinasi bersama BPBD Provinsi untuk water booming-nya,” tutup Harris.

Rakor ini dihadiri oleh Bupati Pelalawan H.M. Harris, Kapolres Pelalawan AKBP. M. Hasyim Risahondua, Kejari Pelalawan yang diwakili oleh Kasi Intel Kejari Pelalawan Sumriadi, Ketua DPRD Adi Sukemi, Dandim 0313/KPR Letkol Inf Aidil Amin, Dinas DLHK Provinsi Riau, serta Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Bambang Setyawan, SH, MH.

Selain itu juga tampak hadir Perwira di jajaran Polres Pelalawan, Pimpinan Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan, Kepala OPD, para Camat, dan Manggala Api.***


Like it? Share with your friends!

1
Liaz Abnur

Reporter

0 Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals